Tiga pekan telah berlalu. Namun, garis polisi kuning yang melingkar di sekitar teras Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Brebes masih menjadi saksi bisu kegagalan struktural yang memalukan. Atap teras megah, yang seharusnya menjadi wajah pelayanan publik yang efisien dan modern, kini hanya menyisakan puing dan pertanyaan tajam. Insiden ini, yang terjadi di tengah gencarnya program pembangunan infrastruktur nasional, seolah tamparan keras yang menuntut pertanggungjawaban desain dan konstruksi di daerah. Kita tidak bisa lagi menutup mata pada kualitas yang terabaikan demi kecepatan.
Fenomena ini menimbulkan kecurigaan serius. Apakah kegagalan ini murni disebabkan oleh beban mati yang berlebihan ataukah ada isu mendasar pada mutu material dan pengawasan lapangan? Di tengah tren tuntutan value engineering dan efisiensi biaya yang ekstrem, kita sering melihat kompromi pada kualitas bahan baku. Bukankah bangunan publik, tempat ribuan warga Brebes mencari layanan, seharusnya dibangun dengan standar keamanan tertinggi, bukan standar minimal?
Saat ini, fokus pemerintah dan publik sedang tertuju pada pembangunan infrastruktur besar-besaran, termasuk mega proyek IKN. Namun, insiden lokal seperti KPT Brebes ini mengingatkan kita: keselamatan struktural harus menjadi budaya, bukan hanya checklist proyek besar. Kegagalan kecil ini mengirimkan pesan besar: jika bangunan di pusat kota saja bisa roboh, bagaimana dengan kualitas bangunan publik lain yang luput dari sorotan media? Warga berhak mendapatkan jaminan bahwa bangunan yang mereka gunakan setiap hari tidak menjadi jebakan.
Sudah waktunya pihak terkait mulai dari konsultan perencana, kontraktor pelaksana, hingga tim pengawas memberikan penjelasan teknis yang jujur. Garis polisi tidak boleh menjadi tirai yang menutupi kelemahan sistematis. Insiden KPT Brebes adalah alarm darurat yang menyadarkan kita bahwa output pembangunan harus selalu didasarkan pada safety first, bukan sekadar penyelesaian proyek tepat waktu. ***